DASAR HUKUM DAN PRINSIP PENGATURAN TATA CARA PENERBITAN SKCK

Dasar Hukum dan Prinsip Pengaturan Tata Cara Penerbitan SKCK yaitu :

A. Dasar hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bab III Pasal 13 huruf c, “memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”);
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Bab I Pasal 1 (1), (2), (4) dan (5);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri.
  4. Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang kewenangan penerbitan SKCK (Bab II Pasal 4 s/d 8).

B. Prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK :

  1. legalitas,
  2. transparansi,
  3. akuntabilitas,
  4. nondiskriminasi,
  5. nesesitas; dan
  6. efektif dan efisien.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.